Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Ketika Hukum Belum Sepenuhnya Melindungi Korban

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Ketika Hukum Belum Sepenuhnya Melindungi Korban

Berita 6 menit baca 23 kali dilihat

Hasil Riset Litapdimas 2025 #10

Peneliti: Siti Marlina dan Ardian Kurniawan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan kriminalitas yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum. Di balik setiap kasus, terdapat persoalan relasi kuasa, ketimpangan sosial, ketergantungan ekonomi, dan konstruksi budaya yang kerap menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan. Karena itu, upaya perlindungan tidak cukup hanya dengan menghadirkan regulasi. Negara dan masyarakat perlu memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan, pendampingan, serta pemulihan yang layak.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Siti Marlina dan Ardian Kurniawan dalam penelitian berjudul Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Batang Hari: Analisis Determinan, Dampak, dan Efektivitas Kebijakan Perlindungan. Penelitian yang merupakan bagian dari hasil riset Litapdimas 2025 ini berupaya membaca kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui realitas sosial yang melingkupinya.

Dengan menggunakan pendekatan socio-legal dan metode kualitatif, penelitian ini menempatkan hukum dalam hubungan yang lebih luas dengan kehidupan masyarakat. Wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dilakukan dengan melibatkan unsur kelembagaan serta penyintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana kekerasan terjadi, bagaimana korban mengalami dampaknya, dan sejauh mana kebijakan perlindungan bekerja dalam praktik.

Relasi kuasa dan budaya patriarki

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa. Kekerasan tidak selalu muncul sebagai tindakan spontan atau konflik individual, tetapi dapat tumbuh dari struktur hubungan sosial yang menempatkan seseorang dalam posisi lebih dominan dibandingkan pihak lain.

Dalam konteks ini, budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang turut mempertahankan ketimpangan. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat dapat melahirkan praktik subordinasi terhadap perempuan. Ketika pandangan tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar, tindakan mengontrol, membatasi, bahkan melakukan kekerasan berpotensi memperoleh pembenaran sosial.

Persoalannya semakin kompleks ketika perempuan berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi. Keterbatasan sumber penghasilan dan akses terhadap sumber daya dapat membuat korban sulit mengambil keputusan untuk keluar dari lingkungan yang penuh kekerasan. Dalam situasi tertentu, ketergantungan tersebut menjadikan korban bertahan dalam hubungan yang tidak aman karena khawatir kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, atau dukungan keluarga.

Tekanan sosial juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Stigma, rasa malu, kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat, serta dorongan untuk mempertahankan keutuhan keluarga sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan kekerasan. Akibatnya, kekerasan berpotensi berlangsung dalam ruang privat tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan perilaku individu. Ada struktur sosial dan budaya yang perlu dikritisi agar upaya pencegahan tidak berhenti pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi.

Dampak kekerasan melampaui luka fisik

Kekerasan terhadap perempuan dan anak meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada luka fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa korban juga menghadapi trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan terganggunya kehidupan sosial.

Luka fisik mungkin dapat terlihat dan memperoleh penanganan medis. Namun, trauma psikologis sering kali tidak mudah dikenali. Rasa takut, kecemasan, tekanan emosional, dan hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.

Bagi anak, pengalaman kekerasan dapat mengganggu proses tumbuh kembang, pembentukan kepribadian, dan kemampuan membangun hubungan sosial. Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan berisiko membawa pengalaman traumatis tersebut ke dalam kehidupan berikutnya. Sementara itu, perempuan yang menjadi korban dapat menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, maupun kehidupan keluarga.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban harus dipahami sebagai proses yang menyeluruh. Penanganan tidak cukup dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga harus mencakup layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan dukungan untuk membangun kembali kemandirian korban.

Regulasi dan tantangan implementasi

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum. Namun, persoalan mendasar justru terletak pada bagaimana aturan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat diakses dan dirasakan langsung oleh korban.

Penelitian Siti Marlina dan Ardian Kurniawan mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan di Kabupaten Batang Hari. Tantangan tersebut meliputi koordinasi antarlembaga, kapasitas pelayanan, serta akses korban terhadap pendampingan dan pemulihan.

Koordinasi antarlembaga menjadi penting karena penanganan kekerasan melibatkan berbagai sektor. Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga layanan perempuan dan anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta institusi pendidikan memiliki peran yang saling berkaitan.

Apabila koordinasi tidak berjalan efektif, korban berpotensi menghadapi proses penanganan yang panjang dan berulang. Korban harus menceritakan kembali pengalaman traumatis kepada berbagai pihak tanpa kepastian mengenai kelanjutan penanganannya. Situasi demikian dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi perlindungan.

Selain koordinasi, kapasitas kelembagaan juga menentukan kualitas pelayanan. Perlindungan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus kekerasan, memahami perspektif korban, dan mampu memberikan pendampingan secara profesional.

Akses terhadap layanan juga perlu menjadi perhatian. Keberadaan lembaga perlindungan tidak otomatis menjamin bahwa semua korban dapat menjangkaunya. Hambatan geografis, ekonomi, informasi, dan tekanan sosial dapat membuat korban kesulitan memperoleh bantuan.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan perlindungan tidak seharusnya hanya dilihat dari jumlah regulasi atau keberadaan lembaga. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana korban memperoleh rasa aman, keadilan, pendampingan, dan kesempatan untuk memulihkan kehidupannya.

Membangun perlindungan yang berorientasi pada korban

Temuan penelitian ini memberikan pesan penting bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak harus bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang berorientasi pada korban. Artinya, seluruh proses penanganan harus menempatkan keselamatan, kebutuhan, martabat, dan hak korban sebagai prioritas.

Ada beberapa agenda yang perlu diperkuat. Pertama, membangun koordinasi antarlembaga yang lebih terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme rujukan yang jelas sehingga korban tidak kehilangan akses ketika berpindah dari satu institusi ke institusi lainnya.

Kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan. Pendampingan hukum, psikologis, medis, dan sosial harus tersedia secara memadai. Petugas yang menangani kasus juga perlu memiliki pemahaman mengenai trauma dan prinsip perlindungan korban agar tidak melakukan tindakan yang justru menyalahkan atau menyudutkan penyintas.

Ketiga, memperluas edukasi masyarakat. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, dan lingkungan sosial. Pendidikan mengenai kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta relasi yang sehat perlu menjadi bagian dari kesadaran bersama.

Keempat, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu ditempatkan sebagai salah satu strategi perlindungan. Kemandirian ekonomi dapat memperluas pilihan hidup perempuan, memperkuat posisi tawar dalam keluarga, dan mengurangi kerentanan akibat ketergantungan ekonomi. Namun, pemberdayaan ekonomi harus berjalan bersama perubahan budaya dan penguatan akses terhadap keadilan.

Pada akhirnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ujian bagi kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan. Hukum tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif, sementara korban masih menghadapi ketakutan, stigma, dan kesulitan memperoleh layanan.

Riset Siti Marlina dan Ardian Kurniawan di Kabupaten Batang Hari memperlihatkan bahwa perlindungan yang efektif membutuhkan keterhubungan antara regulasi, kelembagaan, dan perubahan sosial. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kebijakan tidak hanya hadir ketika kasus mencuat, tetapi juga mampu mencegah kekerasan sebelum terjadi.

Perlindungan sejati bukan semata-mata keberhasilan menghukum pelaku. Lebih dari itu, perlindungan harus memastikan bahwa perempuan dan anak dapat hidup tanpa ancaman, memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, serta memiliki kesempatan untuk memulihkan masa depan. Sebab, ukuran kemajuan sebuah masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menjamin keselamatan dan martabat setiap manusia.

Doni Pirdaus

Editor website LPPM

Lihat semua artikel →

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2026 LPPM UIN STS Jambi. All Rights Reserved.