Tanah Ulayat dan Kepastian Hukum: Menjaga Hak Masyarakat Adat di Tengah Administrasi Pertanahan Negara

Tanah Ulayat dan Kepastian Hukum: Menjaga Hak Masyarakat Adat di Tengah Administrasi Pertanahan Negara

Berita 9 menit baca 94 kali dilihat

Hasil Riset Litapdimas 2025#9

Peneliti:
Ilham Abdi Prawira

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tanah bagi masyarakat hukum adat bukan sekadar ruang geografis atau aset ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan harga pasar. Tanah merupakan bagian dari identitas kolektif, sumber penghidupan, ruang kebudayaan, sekaligus warisan leluhur yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam kehidupan masyarakat adat, tanah memiliki dimensi sosial, historis, dan spiritual yang tidak selalu dapat diterjemahkan melalui instrumen hukum formal negara.

Persoalan menjadi menarik ketika tanah ulayat mulai berhadapan dengan sistem administrasi pertanahan modern. Negara membutuhkan kepastian hukum melalui pencatatan, pengukuran, penetapan status, dan penerbitan sertifikat. Sementara itu, masyarakat adat memiliki mekanisme penguasaan dan pengelolaan tanah yang tumbuh dari sejarah, kesepakatan komunal, serta norma adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Di sinilah persoalan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah ulayat menemukan relevansinya. Sertifikat HPL dapat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, pada saat bersamaan, penerapannya juga menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum negara mampu memberikan kepastian tanpa menghilangkan karakter komunal tanah ulayat?

Ketika Tanah Adat Berhadapan dengan Hukum Negara

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memiliki landasan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut dipertegas melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan ini mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum agraria Indonesia tidak sepenuhnya meniadakan hukum adat. Sebaliknya, hukum adat menjadi salah satu fondasi dalam pembentukan hukum agraria nasional.

Akan tetapi, pengakuan secara konstitusional tidak selalu berjalan beriringan dengan perlindungan dalam praktik. Tanah ulayat sering kali menghadapi persoalan ketika berhadapan dengan kepentingan investasi, pembangunan infrastruktur, ekspansi kegiatan ekonomi, maupun klaim penguasaan oleh pihak lain.

Dalam situasi demikian, masyarakat adat kerap berada pada posisi yang rentan apabila hak atas tanah mereka tidak memiliki dokumentasi dan pengakuan administratif yang memadai. Persoalan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat saja belum tentu cukup untuk menghadapi seluruh kompleksitas sengketa pertanahan modern.

Karena itu, pendaftaran tanah ulayat melalui mekanisme hukum negara dapat dipandang sebagai salah satu upaya mempertemukan dua sistem hukum yang selama ini berjalan berdampingan.

HPL sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Hak Pengelolaan merupakan salah satu instrumen dalam sistem pertanahan nasional yang memberikan kewenangan pengelolaan atas tanah kepada subjek hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tanah ulayat, penerapan HPL perlu dipahami secara hati-hati. HPL bukan sekadar sertifikat yang mencatat penguasaan tanah, melainkan instrumen hukum yang membawa konsekuensi terhadap kewenangan pengelolaan, pemanfaatan, dan hubungan hukum atas tanah.

Kerangka pengaturan HPL antara lain terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keberadaan pengaturan tersebut memperlihatkan perkembangan pendekatan negara dalam memberikan pengakuan administratif terhadap tanah ulayat. Masyarakat hukum adat tidak semestinya diposisikan hanya sebagai kelompok yang memiliki sejarah penguasaan tanah, tetapi juga sebagai subjek yang mempunyai hak dan kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Dalam penelitian Ilham Abdi Prawira mengenai kepastian hukum HPL bagi tanah ulayat adat di Kota Sungai Penuh, ditemukan bahwa pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengakuan masyarakat hukum adat, pelibatan lembaga adat dalam penetapan tanah ulayat, hingga proses pendaftaran tanah secara administratif oleh negara.

Mekanisme ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara lembaga adat dan institusi pertanahan. Lembaga adat memiliki pengetahuan mengenai sejarah, batas wilayah, serta sistem penguasaan tanah. Sementara itu, Kantor Pertanahan memiliki kewenangan administratif untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut dapat memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, sertifikat HPL dapat memperkuat posisi masyarakat adat ketika menghadapi potensi sengketa, tumpang tindih klaim, maupun penguasaan tanah oleh pihak luar.

Namun, kepastian hukum tidak boleh dipahami sebatas keberadaan dokumen sertifikat. Kepastian hukum juga harus menjamin bahwa masyarakat adat tetap memiliki kedudukan sebagai pemilik kepentingan kolektif yang sah atas tanah ulayatnya.

Pluralisme Hukum: Mempertemukan Negara dan Adat

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan tanah ulayat adalah keberadaan dua sistem hukum yang memiliki karakter berbeda, yakni hukum negara dan hukum adat.

Hukum negara bekerja melalui peraturan tertulis, prosedur administratif, kewenangan kelembagaan, dan mekanisme pembuktian formal. Sebaliknya, hukum adat tumbuh melalui tradisi, kesepakatan masyarakat, otoritas pemangku adat, serta norma sosial yang dipelihara secara kolektif.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif pluralisme hukum. Dalam pandangan ini, kehidupan masyarakat tidak hanya diatur oleh satu sistem hukum, tetapi oleh beberapa tatanan normatif yang hidup secara bersamaan dan saling memengaruhi.

Pemikiran John Griffiths tentang legal pluralism memberikan landasan untuk memahami bahwa hukum negara bukan satu-satunya sumber keteraturan dalam kehidupan sosial. Hukum adat juga mempunyai legitimasi karena tumbuh dan dipatuhi oleh komunitas yang menjalankannya.

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, perspektif ini menjadi penting karena tanah ulayat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan kelembagaan adat yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan HPL seharusnya tidak menjadikan hukum adat sekadar pelengkap administratif bagi kepentingan negara. Sebaliknya, hukum adat harus ditempatkan sebagai sumber pengetahuan dan legitimasi sosial dalam proses pengakuan serta pengelolaan tanah ulayat.

Apabila proses administrasi pertanahan hanya mengutamakan prosedur formal tanpa memperhatikan struktur sosial masyarakat adat, sertifikasi justru berpotensi menciptakan persoalan baru.

Oleh sebab itu, harmonisasi hukum negara dan hukum adat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis. Negara perlu memahami bahwa pengakuan terhadap tanah ulayat bukan semata-mata persoalan mencatat bidang tanah, melainkan juga menghormati sejarah dan tata kelola kehidupan masyarakat adat.

Perlindungan Hukum dan Kekhawatiran Komersialisasi Tanah Ulayat

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi di kalangan tokoh adat terhadap keberadaan sertifikat HPL.

Sebagian tokoh adat memandang HPL sebagai bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjaga tanah ulayat dari kemungkinan sengketa dan klaim pihak luar. Sertifikat dianggap memberikan kejelasan administratif sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah.

Namun, sebagian tokoh adat lainnya menunjukkan sikap kritis. Mereka mengkhawatirkan bahwa penerapan HPL dapat membuka ruang komersialisasi tanah ulayat dan secara perlahan menggeser nilai-nilai komunal yang selama ini menjadi fondasi penguasaan tanah adat.

Kekhawatiran tersebut tidak dapat diabaikan. Sebab, dalam kehidupan masyarakat adat, tanah bukan hanya sumber keuntungan ekonomi, tetapi juga ruang keberlanjutan identitas dan solidaritas sosial.

Ketika tanah ulayat mulai ditempatkan dalam kerangka ekonomi formal, terdapat kemungkinan perubahan orientasi dari kepentingan bersama menuju kepentingan individual atau kelompok tertentu.

Di sinilah teori perlindungan hukum menjadi relevan. Pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui mekanisme yang diakui oleh sistem hukum.

Namun, perlindungan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya dilakukan melalui penerbitan sertifikat. Perlindungan juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat yang berkepentingan.

Artinya, masyarakat adat harus mempunyai kendali yang bermakna terhadap keputusan pengelolaan tanahnya. Tidak boleh terjadi keadaan ketika sertifikat yang semula dimaksudkan untuk melindungi justru menjadi instrumen yang mempermudah pengalihan kepentingan tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan komunitas adat.

Dengan demikian, tantangan utama penerapan HPL bukan sekadar bagaimana menerbitkan sertifikat, melainkan bagaimana memastikan bahwa sertifikat tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan, bukan pintu masuk bagi hilangnya kontrol masyarakat adat atas tanahnya.

Kepastian Hukum Harus Berjalan Bersama Keadilan Sosial

Penelitian mengenai HPL atas tanah ulayat di Kota Sungai Penuh memberikan pelajaran bahwa kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Kepastian hukum memang membutuhkan kejelasan status, batas, subjek, dan objek hak atas tanah. Namun, dalam konteks tanah ulayat, kepastian tersebut juga harus memperhatikan legitimasi adat, sejarah penguasaan, serta kepentingan kolektif masyarakat.

Karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan HPL atas tanah ulayat.

Pertama, pengakuan masyarakat hukum adat harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Keberadaan lembaga adat, sejarah penguasaan wilayah, dan norma yang masih hidup perlu menjadi bagian penting dalam proses pengakuan.

Kedua, pelibatan lembaga adat harus disertai partisipasi masyarakat secara luas. Keputusan mengenai tanah ulayat tidak seharusnya hanya ditentukan oleh segelintir elite adat, tetapi perlu mempertimbangkan aspirasi komunitas yang mempunyai hubungan sosial dan historis dengan tanah tersebut.

Ketiga, perlu ada mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan tanah ulayat yang telah memperoleh sertifikat HPL. Pengawasan ini penting agar kewenangan pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan awal perlindungan masyarakat adat.

Keempat, penyelesaian sengketa harus membuka ruang bagi mekanisme adat dan hukum negara secara proporsional. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan keputusan formal, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan HPL tidak semestinya hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat adat memperoleh perlindungan, tetap memiliki kendali terhadap tanah ulayat, dan mampu mempertahankan keberlanjutan kehidupan sosial serta kebudayaannya.

Menjaga Tanah, Merawat Identitas Adat

Persoalan tanah ulayat di Kota Sungai Penuh sesungguhnya merepresentasikan tantangan yang lebih luas dalam pembangunan hukum agraria Indonesia. Negara dituntut membangun sistem administrasi pertanahan yang memberikan kepastian, tetapi pada saat bersamaan harus menghormati keberadaan sistem hukum adat yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya administrasi pertanahan modern.

Sertifikat HPL dapat menjadi jembatan antara kedua sistem tersebut apabila penerapannya dibangun di atas prinsip pengakuan, partisipasi, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat adat.

Sebaliknya, apabila sertifikasi hanya dipahami sebagai proses administratif, terdapat risiko bahwa tanah ulayat kehilangan makna sosial dan kulturalnya. Tanah yang semula menjadi milik komunal dapat berubah menjadi objek kepentingan ekonomi yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh komunitas adat.

Karena itu, negara perlu memastikan bahwa modernisasi administrasi pertanahan tidak mengorbankan hak-hak tradisional masyarakat adat. Kepastian hukum seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat keberadaan masyarakat adat, bukan menggantikan sistem sosial yang telah mereka bangun selama berabad-abad.

Pada titik inilah makna perlindungan tanah ulayat menemukan substansinya. Tanah adat bukan sekadar bidang tanah yang membutuhkan sertifikat, melainkan warisan kolektif yang menyimpan sejarah, identitas, dan masa depan suatu komunitas.

Sertifikat dapat memberikan kepastian atas tanah, tetapi keadilan hukum baru tercapai ketika masyarakat adat tetap mempunyai hak, suara, dan kendali atas tanah yang diwariskan leluhurnya.

Doni Pirdaus

Editor website LPPM

Lihat semua artikel →

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© 2026 LPPM UIN STS Jambi. All Rights Reserved.