Jambi — Korpus Pusat Gender, Anak, dan Disabilitas (PGAD) LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi turut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Hak Sipil dan Politik (SIPOL): Meneguhkan Supremasi Sipil dan Checks and Balances” yang diselenggarakan Pusakademia bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi pada Rabu (10/9/2026) di Hotel Ratu Duo Jambi. Kegiatan ini menjadi ruang dialog akademik yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, unsur kepolisian, pemerintah daerah, partai politik, aktivis perempuan, komunitas disabilitas, dan generasi muda untuk membahas tantangan pemenuhan hak sipil dan politik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menekankan pentingnya supremasi sipil sebagai fondasi negara demokrasi yang sehat. Selain membahas relasi antara masyarakat sipil dan institusi negara, forum ini juga menggarisbawahi perlunya mekanisme checks and balances agar setiap kebijakan publik tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, dan kepentingan warga negara.

Dalam forum tersebut, Korpus GAD LPPM UIN STS Jambi, Nisaul Fadillah, menyoroti bahwa penguatan supremasi sipil harus dimulai dari memastikan suara kelompok rentan benar-benar hadir dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, perempuan merupakan salah satu kelompok yang hingga kini masih menghadapi hambatan struktural dalam ruang politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak merepresentasikan pengalaman dan kebutuhan mereka.

Nisa menyampaikan bahwa tidak terpenuhinya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki konsekuensi yang serius terhadap kualitas demokrasi. Persoalannya bukan semata-mata tentang memenuhi persentase keterwakilan, tetapi tentang hilangnya instrumen politik yang efektif untuk mengoreksi dan mengawal kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Ketika perempuan tidak hadir secara memadai di meja pengambilan keputusan, maka perspektif yang lahir dari pengalaman perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya semakin sulit menjadi bagian dari kebijakan negara.

Ia menegaskan bahwa perjuangan perempuan tidak cukup berhenti pada aksi-aksi simbolik di ruang publik. “Tidak cukup hanya memukul panci di jalan sebagai bentuk protes. Dalam demokrasi, yang jauh lebih dibutuhkan adalah ketok palu di lembaga legislatif, karena di sanalah arah kebijakan diputuskan dan nasib masyarakat ditentukan,” ujarnya dalam diskusi.

FGD juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai menunjukkan semakin kaburnya batas antara ranah sipil dan militer. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pelibatan TNI dalam berbagai proyek yang berada di luar fungsi pertahanan. Menurut Nisa, praktik tersebut perlu dikritisi karena berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan mengurangi ruang pengawasan terhadap kebijakan publik.

Salah satu kebijakan yang paling banyak disorot dalam diskusi adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai tidak hanya menghadapi persoalan tata kelola dan indikasi praktik korupsi, tetapi juga telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Dalam forum itu disampaikan bahwa kebijakan publik tidak boleh dijalankan tanpa pengawasan yang kuat, terlebih ketika implementasinya telah dikaitkan dengan jatuhnya korban jiwa. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme checks and balances yang efektif.

Menurut Nisa, kelompok rentan selalu menjadi pihak yang paling terdampak ketika kebijakan disusun tanpa perspektif hak asasi manusia dan tanpa partisipasi yang bermakna. Karena itu, penguatan supremasi sipil harus berjalan beriringan dengan penguatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan publik.

Kegiatan FGD menghadirkan Ahmad Jahfar, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Sukiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, serta Bahren Nurdin, Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sekaligus Koordinator Kopipede Provinsi Jambi sebagai narasumber. Melalui forum ini, peserta diajak membangun komitmen bersama bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud ketika supremasi sipil dijaga, ruang kritik dilindungi, dan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili memperoleh tempat yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik.