Rabu (28/05/2025) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN STS Jambi menghadiri kegiatan, “Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2024”, di Balai Pusat Statistik Provinsi Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kesbangpol Provinsi Jambi. Penyelenggaraan FGD Indeks Demokrasi dilakukan untuk membahas perkembangan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas demokrasi di Provinsi Jambi.

Suwardi dari Kesbangpol Provinsi Jambi menjelaskan bahwa tujuan kegiatan FGD IDI adalah untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari media online maupun cetak. Kehadiran para peneliti dari universitas, aktivis, dan beragam perwakilan masyarakat diharapkan dapat mengkonfirmasi dan memunculkan substansi persoalan demokrasi di Jambi.

Tahun 2023 di Provinsi Jambi capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jambi yaitu 74,47,”Diharapkan IDI Provinsi Jambi tahun 2024 akan lebih baik” ujar Suwardi. Terdapat 19 peserta FGD yang berasal dari berbagai kalangan seperti: Universitas, Tokoh Agama, Pers, Buruh, Organisasi Mahasiswa.

Plt. Kepala Kesbangpol, Amidy mengatakan bahwa pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia berguna untuk mengukur pembangunan nasional, dan IDI merupakan salah satu indikator pembangunan. IDI diharuskan bagi pemerintah untuk secara aktif dalam demokratisasi. Kepala Daerah harus berkomitmen tinggi untuk menjalankan demokrasi. Data IDI diperoleh dengan menjaring berita online mengenai peristiwa demokrasi, dan dinamika politik di Provinsi Jambi,”Kegiatan IDI bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi di daerah,”Dalam indeks demokrasi kali ini dimasukkan aspek ekonomi, kita juga melihat bagaimana kebebasan dan kesetaraan masyarakat dalam perekonomian, jadi tiga aspek, sosial, ekonomi, dan politik akan dilihat bagaimana perkembangannya di Jambi”, ujarnya.

Kepala BPS, Agus Sudibyo mengatakan FGD IDI dilakukan untuk memperkaya data yang telah diperoleh dengan mendengar pandangan, fenomena, dan data dari berbagai kalangan dan pakar. Hasil dari FGD ini akan digabungkan dengan data IDI secara nasional. Agus mengatakan bahwa di tahun 2023 Provinsi Jambi berada di nomor tujuh dari bawah (74,47) yang merupakan dalam kategori sedang, dengan aspek Kebebasan (65,28), Kesetaraaan (76,91), dan Kapasitas Lembaga.

Agus Sudibyo mengatakan bahwa BPS dalam melakukan survey bersifat independen dan tidak bisa dipengaruhi, tetapi menampilkan data apa adanya. Indikator Demokrasi yang diukur yaitu Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Indikator kebebasan: 1) Terjaminnya kebebasan berkumpul berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara; 2) Terjaminnya kebebasan berkumpul berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh Masyarakat; 3) Terjaminnya kebebasan berkeyakinan; 4) Terjaminnya kebebasan berkumpul berserikat, berekspresi dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; 5) Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat; 6) Pemenuhan hak pekerja; dan 7) Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kedua, Aspek kesetaraan: 1) Kesetaraan gender; 2) Partisipasi Masyarakat dalam pengaruhi kebijakan; 3) Anti monopoli sumber daya; 4) Akses warga miskin terhadap jaminan sosial; 5) Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah; 6) Akses masyarakat terhadap informasi publik; dan pelayanan dasar yang setara.

Ketiga Aspek kapasitas: 1) Kinerja legislatif; 2) Kinerja yudikatif; 3) Netralitas penyelenggara pemilu; 4) Putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah; 5) Jaminan pemerintah dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah; 6) Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; dan 7) Pendidikan politik pada kader parpol.

Ketua LPPM, Fridiyanto dalam sesi diskusi dan penjaringan data mengangkat isu kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkeyakinan di Provinsi Jambi dengan menyampaikan beberapa kasus yang akan menjadi ganjalan untuk membaiknya indeks demokrasi di Provinsi Jambi jika tidak ada solusi kongkrit,”Semoga dengan kehadiran LPPM UIN Jambi dengan menyampaikan beberapa kajian ilmiah tentang kehidupan demokrasi di Jambi dapat menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di Jambi khususnya”, ujarnya.

Editor: Doni