Hasil Riset Litapdimas 2025#8

Perdebatan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim tidak pernah benar-benar selesai. Di tengah perubahan sosial, perkembangan pendidikan, dan semakin menguatnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, persoalan kesetaraan gender masih menyisakan pertanyaan mendasar: apakah ajaran agama membenarkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, atau justru penafsiran manusia terhadap agama yang selama ini turut membentuk dan mempertahankan ketimpangan tersebut?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika berbagai persoalan diskriminasi, subordinasi perempuan, dan kekerasan berbasis gender masih terjadi di tengah masyarakat. Ironisnya, sebagian persoalan tersebut juga muncul di lingkungan pendidikan, termasuk lembaga yang selama ini dipandang sebagai ruang pembentukan moral dan peradaban, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren.

Fenomena tersebut tidak cukup dipahami sebagai persoalan perilaku individual. Ada dimensi sosial, kebudayaan, dan pemahaman keagamaan yang perlu diperiksa secara kritis. Salah satunya adalah paradigma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan mengikuti kehendak laki-laki.

Dalam konteks inilah, pembaruan paradigma tafsir gender menemukan relevansinya. Agama tidak semestinya dijadikan legitimasi bagi praktik ketidakadilan. Sebaliknya, pemahaman keagamaan perlu terus dikembangkan agar nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Tafsir dan Problem Warisan Patriarki

Salah satu ayat Al-Qur’an yang kerap menjadi pusat perdebatan mengenai relasi gender adalah Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini memuat konsep qawwamun, yang dalam sejumlah penafsiran klasik dipahami sebagai kedudukan laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, atau penanggung jawab dalam rumah tangga.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, konsep tersebut tidak jarang ditafsirkan sebagai dasar superioritas laki-laki atas perempuan. Laki-laki dipandang memiliki otoritas lebih tinggi, sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Akibatnya, relasi keluarga yang semestinya dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan kemitraan berpotensi bergeser menjadi hubungan kekuasaan.

Persoalannya bukan semata-mata terletak pada teks Al-Qur’an, melainkan juga pada cara manusia memahami dan mengontekstualisasikan teks tersebut. Tafsir merupakan produk intelektual manusia yang lahir dalam ruang sejarah, kebudayaan, dan struktur sosial tertentu. Karena itu, penafsiran tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari situasi sosial yang melingkupinya.

Dalam penelitian ini, penafsiran sejumlah mufasir klasik, seperti Al-Qurthubi, Al-Thabari, dan Fakhruddin al-Razi, dikaji secara kritis, terutama berkaitan dengan pemaknaan qawwamun dan konstruksi relasi laki-laki dan perempuan. Penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang menempatkan laki-laki dalam posisi superior dan perempuan dalam struktur relasi yang hierarkis.

Ketika masyarakat berada dalam struktur patriarkal, tidak mengherankan apabila sebagian produk penafsiran turut merefleksikan struktur sosial tersebut. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas kemudian dapat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan memperoleh pembenaran religius.

Di sinilah pentingnya membedakan antara pesan normatif Al-Qur’an dan konstruksi sosial yang berkembang melalui sejarah penafsirannya. Keduanya tidak selalu identik. Apa yang dalam suatu masyarakat dianggap sebagai ketentuan agama terkadang merupakan hasil interpretasi manusia yang dipengaruhi oleh tradisi, kebudayaan, dan relasi kekuasaan pada zamannya.

Dengan demikian, mengkritisi penafsiran patriarkal bukan berarti menolak Al-Qur’an. Justru, kritik tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan pemahaman keagamaan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada prinsip keadilan yang menjadi salah satu fondasi utama ajaran Islam.

Hermeneutika dan Pembaruan Paradigma Tafsir

Pembaruan tafsir gender membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada pembacaan literal terhadap teks. Salah satu pendekatan yang relevan adalah hermeneutika, yakni pendekatan pemahaman teks yang memperhatikan hubungan antara teks, konteks historis, dan realitas pembacanya.

Melalui pendekatan hermeneutis, Surah An-Nisa ayat 34 tidak cukup dipahami hanya berdasarkan arti kata atau struktur kebahasaannya. Penafsir juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan, tujuan moral yang hendak diwujudkan, serta bagaimana pesan ayat itu dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Pendekatan ini membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kritis terhadap konsep qawwamah. Kepemimpinan laki-laki, misalnya, tidak harus dimaknai sebagai hak istimewa yang melekat secara mutlak berdasarkan jenis kelamin. Konsep tersebut dapat dibaca dalam kerangka tanggung jawab sosial, pemenuhan kewajiban ekonomi, perlindungan, dan kemampuan menjalankan fungsi keluarga.

Salah satu poin penting dari penelitian ini adalah pergeseran pemaknaan qawwamun dari konstruksi superioritas yang bersifat esensialis menuju fungsi sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan kapasitas kompetensi. Dengan demikian, kedudukan sebagai penanggung jawab keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh identitas biologis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dan pelaksanaan tanggung jawab.

Artinya, otoritas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Kepemimpinan tidak semestinya menjadi instrumen dominasi, melainkan amanah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang adil, aman, dan bermartabat.

Pembacaan demikian juga menuntut perhatian terhadap keseluruhan pesan Al-Qur’an. Prinsip bahwa manusia memiliki kedudukan moral di hadapan Allah, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab keagamaan, serta bahwa hubungan antarmanusia harus dibangun berdasarkan keadilan, menjadi landasan penting dalam memahami persoalan gender. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam Surah At-Taubah ayat 71 dan Surah Al-Ahzab ayat 35.

Dengan demikian, hermeneutika tidak sekadar menawarkan cara membaca teks yang berbeda. Lebih jauh, pendekatan ini mengajak umat Islam memeriksa kembali asumsi-asumsi yang selama ini dianggap tidak dapat dipertanyakan dalam tradisi penafsiran.

Feminis Muslim dan Kritik terhadap Dominasi

Perkembangan pemikiran feminisme Muslim kontemporer memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma tafsir yang lebih berkeadilan. Sejumlah pemikir Muslim berupaya menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak selalu bersumber dari ajaran agama, tetapi dapat pula lahir dari penafsiran yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya patriarki.

Amina Wadud, misalnya, menawarkan pembacaan Al-Qur’an yang menekankan pentingnya memahami ayat-ayat gender secara menyeluruh, bukan secara parsial. Menurut pendekatannya, penafsiran terhadap Surah An-Nisa ayat 34 perlu memperhatikan keseluruhan pandangan dunia Al-Qur’an, termasuk prinsip kesetaraan spiritual dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan.

Khaled Abou El-Fadl memberikan perspektif penting mengenai hubungan antara otoritas, tanggung jawab, dan legitimasi dalam pemikiran hukum Islam. Pemikirannya mendorong sikap kritis terhadap penggunaan otoritas keagamaan untuk membenarkan dominasi. Dalam konteks relasi keluarga, tanggung jawab dan otoritas tidak semestinya dipisahkan dari tuntutan keadilan serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam relasi tersebut.

Muhammad Syahrur juga memberikan kontribusi melalui pendekatan pembacaan kontemporer terhadap teks Al-Qur’an. Pemikirannya membuka ruang untuk memahami kembali hubungan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan perubahan kapasitas manusia dalam kehidupan modern.

Sementara itu, Riffat Hassan mengembangkan kritik terhadap konstruksi pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah. Ia menekankan pentingnya meninjau kembali asumsi-asumsi teologis yang selama ini digunakan untuk membenarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun Husein Muhammad memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman Islam yang responsif terhadap keadilan gender. Melalui pembacaan kritis terhadap khazanah keislaman, ia menunjukkan bahwa penafsiran terhadap teks keagamaan perlu mempertimbangkan martabat manusia, kemaslahatan, dan realitas sosial perempuan.

Berbagai pemikiran tersebut menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam memiliki ruang untuk mengembangkan pembacaan yang lebih kontekstual. Tafsir tidak harus menjadi instrumen pelestarian struktur sosial yang diskriminatif. Sebaliknya, tafsir dapat menjadi sarana untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih responsif terhadap perubahan masyarakat.

Namun, pembaruan paradigma tafsir juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Kritik terhadap patriarki tidak boleh berhenti pada pembalikan posisi kekuasaan, seolah-olah perempuan harus menggantikan dominasi laki-laki. Substansi perjuangan kesetaraan justru terletak pada pembentukan relasi yang tidak didasarkan pada subordinasi, melainkan penghormatan terhadap martabat, hak, dan tanggung jawab masing-masing.

Kekerasan Berbasis Gender dan Krisis Pemahaman Keagamaan

Persoalan tafsir gender memiliki relevansi penting dalam kehidupan sosial. Pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa apabila digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dalam keluarga maupun institusi sosial.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan berbagai kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan hanya melalui persoalan penafsiran agama, karena terdapat berbagai faktor sosial, psikologis, kelembagaan, dan relasi kuasa yang turut memengaruhinya. Namun, pemahaman keagamaan yang tidak sensitif terhadap martabat dan hak-hak perempuan merupakan salah satu aspek yang perlu dikritisi.

Dalam situasi tertentu, pemahaman keagamaan yang bias gender dapat digunakan untuk membungkam suara perempuan, membatasi ruang partisipasi, bahkan membenarkan perlakuan tidak adil. Hal ini menjadi semakin serius apabila berlangsung di lembaga pendidikan yang seharusnya menjamin keamanan, penghormatan, dan perlindungan terhadap seluruh warga institusi.

Karena itu, upaya pencegahan kekerasan berbasis gender tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Perubahan juga perlu menyentuh cara berpikir masyarakat, termasuk pemahaman keagamaan yang turut membentuk relasi sosial.

Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam proses tersebut. Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan perlu menjadi ruang yang mengembangkan kesadaran kritis mengenai keadilan gender, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pendidikan agama semestinya tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga membangun kemampuan memahami tujuan moral di balik ajaran. Dengan begitu, agama tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif, melainkan hadir sebagai kekuatan etis untuk menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan otoritas.

Tradisi dan Pembaruan: Mencari Titik Temu

Salah satu hal penting dalam pembahasan tafsir gender adalah adanya perbedaan pandangan antara kelompok konservatif-tekstualis dan kelompok progresif-reformis, termasuk feminis Muslim.

Kelompok konservatif-tekstualis cenderung menekankan kontinuitas dan kesetiaan terhadap penafsiran tradisional. Mereka memandang bahwa penafsiran yang telah diterima secara luas dalam sejarah keilmuan Islam memiliki otoritas yang kuat dan tidak dapat diubah tanpa argumentasi keagamaan yang memadai. Kekhawatiran mereka terutama berkaitan dengan kemungkinan terjadinya relativisme penafsiran apabila setiap orang diberikan kebebasan untuk memahami teks tanpa batas metodologis.

Sebaliknya, kelompok progresif-reformis menekankan pentingnya pembaruan pemahaman keagamaan agar tetap responsif terhadap perubahan sosial. Bagi kelompok ini, kesetiaan terhadap Islam tidak semata-mata berarti mempertahankan seluruh bentuk penafsiran masa lalu, tetapi juga mengaktualisasikan prinsip-prinsip fundamental agama dalam konteks kehidupan yang terus berubah.

Di antara kedua kecenderungan tersebut, terdapat pendekatan yang berusaha mempertahankan kontinuitas tradisi sekaligus membuka ruang bagi pembaruan. Pendekatan ini membedakan antara prinsip-prinsip fundamental agama yang bersifat mendasar dan penerapan ketentuan-ketentuan partikular yang dapat mempertimbangkan perubahan konteks.

Dalam persoalan qawwamah, misalnya, tanggung jawab suami terhadap keluarga tetap dapat diakui sebagai bagian dari konstruksi hukum keluarga Islam. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta kontribusi kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Pendekatan demikian berusaha menghindari dua kecenderungan ekstrem: konservatisme yang terlalu kaku dalam menghadapi perubahan sosial dan liberalisme yang berpotensi meninggalkan tradisi tanpa pertimbangan metodologis yang memadai.

Dengan demikian, pembaruan tafsir gender tidak berarti mengabaikan seluruh khazanah penafsiran klasik ataupun menerima setiap gagasan feminisme kontemporer tanpa kritik. Tradisi dan pembaruan perlu ditempatkan dalam ruang dialog intelektual yang terbuka. Prinsip-prinsip fundamental agama tetap menjadi pijakan, sementara pemahaman dan penerapannya perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat.

Menuju Tafsir yang Berkeadilan

Transformasi paradigmatik tafsir gender pada akhirnya merupakan bagian dari upaya mempertemukan tradisi keislaman dengan tantangan kehidupan kontemporer. Pembaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi Al-Qur’an mengikuti tuntutan zaman secara serampangan, tetapi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pesan-pesan moralnya.

Surah An-Nisa ayat 34 perlu ditempatkan dalam pembacaan yang memperhatikan konteks pewahyuan, struktur kebahasaan, hubungan dengan ayat-ayat lain, dan tujuan etis Al-Qur’an. Dengan cara itu, konsep qawwamah tidak direduksi menjadi pembenaran bagi superioritas laki-laki, melainkan dipahami melalui tanggung jawab, kemampuan, dan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga.

Salah satu konsekuensi penting dari reinterpretasi tersebut adalah perlunya memahami kepemimpinan keluarga melalui perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika perempuan memiliki pendidikan, kemampuan profesional, dan kontribusi ekonomi yang semakin besar, pemahaman tentang tanggung jawab keluarga juga perlu mempertimbangkan realitas tersebut. Qawwamah tidak semestinya direduksi menjadi hak dominasi yang melekat secara permanen berdasarkan jenis kelamin, tetapi perlu dipahami dalam kerangka tanggung jawab, kemampuan, dan kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif ini, kehidupan keluarga dapat dikembangkan melalui pola kemitraan yang kolaboratif. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah tangga berdasarkan prinsip mawaddah wa rahmah, komunikasi, musyawarah, serta pembagian tanggung jawab yang adil. Dengan demikian, reinterpretasi Surah An-Nisa ayat 34 tidak berhenti pada perubahan pemaknaan suatu istilah, tetapi juga menawarkan orientasi bagi pembentukan keluarga Muslim yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Pembaruan tafsir juga harus menghindari generalisasi bahwa seluruh tradisi tafsir klasik bersifat patriarkal atau bahwa seluruh persoalan ketidakadilan gender bersumber dari agama. Sejarah pemikiran Islam memiliki keragaman pandangan. Karena itu, kritik akademik harus diarahkan pada argumentasi, metodologi, dan implikasi sosial suatu penafsiran, bukan sekadar memberikan label terhadap kelompok tertentu.

Pada titik ini, tantangan umat Islam bukanlah mempertentangkan agama dengan feminisme, melainkan membangun dialog kritis antara sumber-sumber keislaman, perkembangan pengetahuan, dan pengalaman sosial perempuan. Dialog tersebut diperlukan agar pemahaman keagamaan tidak terjebak dalam romantisme masa lalu yang mengabaikan realitas ketidakadilan masa kini.

Transformasi paradigma tafsir gender juga merupakan ikhtiar intelektual untuk memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber pembebasan, bukan pembenaran bagi dominasi. Ukuran keberhasilan sebuah penafsiran bukan hanya terletak pada kemampuannya mempertahankan tradisi, tetapi juga pada kontribusinya menghadirkan keadilan dalam kehidupan manusia.

Pada akhirnya, persoalan mendasar bukanlah siapa yang lebih berkuasa, laki-laki atau perempuan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana keduanya dapat membangun kehidupan yang saling menghormati, adil, dan bertanggung jawab. Sebab, keadilan tidak akan tumbuh dalam relasi yang dibangun di atas dominasi.

Membaca ulang Surah An-Nisa ayat 34, dengan demikian, bukan sekadar agenda akademik dalam studi Al-Qur’an. Ia merupakan bagian dari ikhtiar membangun kesadaran keagamaan yang lebih manusiawi. Sebuah upaya agar nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami sebagai kebenaran normatif, tetapi juga diwujudkan sebagai keadilan dalam kehidupan manusia.

Peneliti:

M. Sibawaihi