Profil Riset Mora Fund#4

Ketua Tim:
Dr. Zarfina Yenti

Anggota Peneliti:

Dr. Hamdi Zas Pendi, M.Pd

Hedia Rizki, M.Pd

Ghina Nabilah Effendi, M.I.P

Saijun, M.M

Hayati, M.Pd

Nairi Sa’adah, S.Kep., MH.Cpm

Pengetahuan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan keberpihakan kebijakan menjadi fondasi penting untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan adat di Jambi.

Modernisasi kerap dipandang sebagai jalan menuju kemajuan. Perubahan teknologi, perluasan pasar, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi investasi dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi masyarakat adat, modernisasi tidak selalu menghadirkan kemakmuran. Dalam sejumlah kasus, perubahan justru menggerus ruang hidup, mengubah struktur sosial, dan memaksa masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Pengalaman Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi, memperlihatkan persoalan tersebut. Perubahan tata guna lahan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta pembatasan pemanfaatan kawasan hutan telah memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada alam. Perubahan itu tidak hanya berdampak pada hubungan masyarakat dengan hutan, tetapi juga mengubah pembagian peran ekonomi di dalam keluarga dan komunitas.

Perempuan Rimba menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan konsekuensi perubahan tersebut. Jika sebelumnya hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, obat-obatan, hingga bahan kerajinan, kini sebagian perempuan harus mencari sumber penghasilan melalui aktivitas ekonomi di luar tradisi mereka. Memungut brondolan sawit untuk dijual kepada tengkulak menjadi salah satu pilihan yang ditempuh demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Perubahan peran ini memperlihatkan bahwa perempuan Rimba tidak lagi sekadar berada dalam ruang domestik. Mereka mulai menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi keluarga. Namun, pergeseran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perlindungan sosial, akses pasar, layanan keuangan, dan pemahaman terhadap sistem ekonomi modern. Akibatnya, perempuan menghadapi kerentanan baru, mulai dari eksploitasi ekonomi, persoalan administrasi, hingga risiko kesehatan dan konflik hukum.

Dalam konteks ini, persoalan perempuan Rimba tidak cukup dijawab melalui program pemberdayaan ekonomi yang bersifat sesaat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih mendasar, yakni transformasi ekonomi inklusif yang bertumpu pada pengetahuan lokal, penguatan kapasitas komunitas, dan sinergi berkelanjutan dengan pemerintah.

Hutan yang Berubah, Perempuan yang Beradaptasi

Sejarah perubahan kehidupan Orang Rimba tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa perubahan besar dalam tata kelola kehutanan. Negara semakin dominan dalam menentukan pemanfaatan kawasan hutan, sementara masyarakat adat kerap berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, berbagai proyek pembangunan, termasuk transmigrasi, turut mengubah lanskap sosial dan ekologis kawasan Bukit Dua Belas. Sebagian Orang Rimba mengalami tekanan untuk meninggalkan wilayah yang selama ini menjadi ruang kehidupan mereka. Pada saat bersamaan, ekspansi perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan hutan memperbesar tekanan terhadap wilayah adat.

Penetapan kawasan Bukit Dua Belas sebagai taman nasional melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000 juga membawa konsekuensi baru. Sistem zonasi dan pengaturan pemanfaatan kawasan memengaruhi pola interaksi masyarakat dengan hutan. Orang Rimba semakin sering berhubungan dengan masyarakat luar, termasuk dalam kegiatan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Interaksi tersebut tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara. Ketika sistem ekonomi uang semakin masuk ke dalam kehidupan komunitas, masyarakat yang sebelumnya mengenal pola pemenuhan kebutuhan berdasarkan sumber daya alam dan hubungan sosial harus beradaptasi dengan mekanisme pasar. Ketimpangan pengetahuan dan akses membuat sebagian masyarakat rentan terhadap transaksi yang merugikan.

Perempuan berada dalam situasi yang lebih kompleks. Di satu sisi, mereka dituntut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, mereka belum memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan sistem keuangan formal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat adat tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Ada persoalan struktural berupa keterbatasan akses terhadap sumber daya, ketidaksetaraan posisi tawar, dan belum optimalnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pengetahuan Lokal sebagai Modal Ekonomi

Di tengah perubahan tersebut, perempuan Rimba sesungguhnya memiliki modal sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat dikembangkan. Pengetahuan lokal yang diwariskan antargenerasi bukan sekadar peninggalan tradisi, melainkan sumber daya produktif yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu potensi tersebut adalah keterampilan menganyam rotan. Perempuan Rimba memiliki kemampuan menghasilkan berbagai produk kerajinan, seperti tikar, keranjang, dan hiasan rumah. Produk-produk tersebut memiliki karakter khas yang dapat dikembangkan menjadi komoditas ekonomi kreatif berbasis budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Potensi lainnya adalah pemanfaatan akar Pasak Bumi (Eurycoma longifolia) untuk membuat wadah minuman. Produk berbahan alam ini memiliki keunikan dari segi bentuk, estetika, dan identitas lokal. Selain itu, pengetahuan mengenai tumbuhan obat memperlihatkan kekayaan pengetahuan etnobotani yang dimiliki masyarakat.

Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Produk yang dihasilkan masih dipasarkan secara terbatas melalui hubungan personal atau penjualan orang per orang. Belum terbentuk sistem pemasaran yang mampu mempertemukan produk perempuan Rimba dengan pasar yang lebih luas.

Di sinilah pentingnya transformasi ekonomi inklusif. Pemberdayaan tidak cukup hanya dengan mengajarkan keterampilan produksi atau memberikan bantuan peralatan. Lebih dari itu, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi, pendampingan pemasaran, peningkatan kualitas produk, pengembangan jejaring usaha, serta perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Transformasi ekonomi juga harus memastikan bahwa perempuan Rimba tetap memiliki kendali atas proses produksi dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Jangan sampai pengetahuan lokal mereka justru dikomersialisasikan oleh pihak luar tanpa memberikan keuntungan yang adil kepada komunitas pemiliknya.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan lokal harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat.

GEDSI dan Pemberdayaan Berbasis Aset

Upaya membangun ekonomi inklusif membutuhkan pendekatan yang mampu menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), yakni kerangka yang menekankan kesetaraan gender, aksesibilitas, dan pelibatan kelompok yang selama ini mengalami hambatan sosial.

Dalam konteks perempuan Rimba, pendekatan GEDSI penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memiliki kontrol terhadap kegiatan ekonomi, dan memperoleh manfaat secara adil.

Pemberdayaan juga perlu menghindari cara pandang yang menempatkan masyarakat adat semata-mata sebagai kelompok yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Sebaliknya, mereka perlu dipandang sebagai komunitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sumber daya yang dapat dikembangkan.

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menawarkan perspektif tersebut. Melalui pendekatan berbasis aset, pembangunan dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki masyarakat. Keterampilan menganyam, pengetahuan tumbuhan obat, jaringan sosial, kepemimpinan adat, dan kemampuan mengelola sumber daya alam merupakan aset yang dapat menjadi fondasi pengembangan ekonomi komunitas.

Pendekatan ini juga mendorong perubahan paradigma pemberdayaan. Masyarakat tidak terus-menerus ditempatkan sebagai penerima program, tetapi dilibatkan sebagai perancang, pelaksana, sekaligus pengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Untuk memahami pengalaman perempuan secara lebih mendalam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnofenomenologi. Perpaduan etnografi dan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami pengalaman hidup perempuan Rimba berdasarkan perspektif dan konteks kebudayaan mereka sendiri. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak dibangun berdasarkan asumsi pihak luar, melainkan berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi komunitas.

Menjangkau Tiga Belas Ketemenggungan

Salah satu aspek penting penelitian bertajuk “Transformasi Ekonomi Inklusif Perempuan Rimba Melalui Sinergisitas Berkelanjutan Berbasis Pengetahuan Lokal” adalah cakupan kajiannya yang lebih luas.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari sejumlah kajian sebelumnya, antara lain penelitian Zarfina Yenti pada 2017 mengenai kesehatan perempuan Rimba, kajian pada 2020 tentang kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan Orang Rimba, serta penelitian yang didanai BRIN pada 2023 mengenai pemberdayaan perempuan Rimba berbasis pengetahuan lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan cakupan kajian dari satu ketemenggungan menjadi tiga belas ketemenggungan. Perluasan tersebut memungkinkan peneliti memahami keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan perempuan Rimba secara lebih komprehensif.

Berdasarkan Sensus Suku Anak Dalam 2023, populasi Orang Rimba tercatat sebanyak 3.377 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.658 jiwa atau sekitar 49,21 persen merupakan perempuan. Angka ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan kelompok marginal dalam komposisi demografis komunitas. Mereka merupakan bagian hampir separuh populasi yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Penelitian dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang mencakup wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo, Batanghari, dan Bungo. Ketiga belas ketemenggungan yang menjadi lokasi kajian masing-masing dipimpin oleh seorang Temenggung.

Dengan cakupan tersebut, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan potensi, persoalan, dan kebutuhan setiap ketemenggungan. Analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang memengaruhi pengembangan ekonomi perempuan Rimba.

Pemetaan ini penting karena setiap komunitas memiliki karakteristik dan aset yang tidak selalu sama. Model pemberdayaan yang berhasil di satu ketemenggungan belum tentu dapat diterapkan secara langsung di wilayah lainnya. Karena itu, kebijakan dan program pendampingan harus mempertimbangkan keragaman kondisi lokal.

Tiga Tahun Membangun Model Transformasi

Penelitian ini dirancang dalam tiga tahun dengan tahapan yang saling berkaitan. Tahun pertama difokuskan pada pengumpulan data dan pemetaan kondisi perempuan Rimba melalui pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, kesehatan, serta pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas.

Pada tahap ini, pendekatan GEDSI, etnofenomenologi, analisis SWOT, dan ABCD digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai akses, partisipasi, kontrol, manfaat, serta potensi aset masyarakat. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam merancang strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap ketemenggungan.

Tahun kedua diarahkan pada pendampingan perempuan Rimba melalui pendekatan berbasis aset. Tahap ini menjadi ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi yang telah teridentifikasi. Keterampilan kerajinan rotan, pemanfaatan bahan alam, dan pengetahuan lokal dapat dikembangkan melalui penguatan kapasitas produksi, pengelolaan usaha, dan perluasan akses pasar.

Namun, pendampingan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengembangan produk tidak boleh mendorong eksploitasi sumber daya hutan atau mengabaikan aturan konservasi. Inovasi ekonomi harus tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan keberlangsungan tradisi masyarakat.

Pada tahun ketiga, penelitian diarahkan pada penyusunan policy brief dan modul pemberdayaan. Policy brief akan memuat rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Merangin dan DPRD Provinsi Jambi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan Rimba.

Sementara itu, modul pemberdayaan dirancang sebagai model percontohan yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan program ekonomi inklusif di komunitas masyarakat adat lainnya di Indonesia.

Menunggu Keberpihakan Kebijakan

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adat di Jambi adalah belum tersedianya peraturan daerah khusus mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang secara komprehensif menjawab kebutuhan Orang Rimba. Padahal, keberadaan regulasi daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan.

Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan identitas budaya. Pengakuan tersebut harus diterjemahkan ke dalam perlindungan ruang hidup, akses terhadap layanan dasar, penguatan ekonomi, dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional.

Perempuan juga harus memperoleh tempat yang jelas dalam kebijakan tersebut. Selama ini, kebijakan pembangunan sering kali menggunakan pendekatan keluarga atau komunitas secara umum, tetapi belum tentu memperhitungkan ketimpangan akses dan kontrol yang dialami perempuan.

Karena itu, perspektif GEDSI perlu menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan. Perempuan Rimba harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang menyangkut kehidupan mereka. Kebijakan yang disusun tanpa mendengar suara perempuan berisiko menghasilkan program yang tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Sinergi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan sumber daya, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset dan pendampingan, sedangkan masyarakat adat merupakan pemilik pengetahuan sekaligus aktor utama transformasi.

Dari Pemberdayaan Menuju Kemandirian

Pada akhirnya, transformasi ekonomi inklusif perempuan Rimba bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan. Lebih jauh, agenda ini merupakan ikhtiar membangun keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini menghadapi tekanan perubahan ruang hidup dan ketimpangan akses pembangunan.

Ukuran keberhasilan pemberdayaan tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan atau peningkatan omzet usaha. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana perempuan memiliki kedaulatan atas pengetahuan, sumber daya, keputusan ekonomi, dan masa depan komunitasnya.

Modernisasi seharusnya tidak memaksa masyarakat adat meninggalkan identitasnya. Sebaliknya, kemajuan perlu membuka ruang agar pengetahuan lokal dapat berkembang dan memperoleh pengakuan dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Perempuan Rimba memiliki modal untuk membangun masa depan tersebut. Keterampilan mengolah rotan, pengetahuan tumbuhan obat, serta pengalaman hidup yang diwariskan antargenerasi merupakan kekuatan yang tidak boleh hilang di tengah perubahan zaman.

Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan kekuatan lokal itu dengan akses pasar, perlindungan hukum, teknologi, dan kebijakan publik yang berpihak. Tanpa sinergi tersebut, pemberdayaan berisiko hanya menjadi program jangka pendek.

Transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika perempuan Rimba tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi memiliki posisi setara sebagai pelaku ekonomi dan pengambil keputusan. Dari sanalah ekonomi inklusif dapat tumbuh, bukan dengan menghilangkan tradisi, melainkan dengan menjadikan pengetahuan lokal sebagai fondasi kesejahteraan dan keberlanjutan.

Catatan penyuntingan: Esai ini menggunakan pendekatan akademik-populer dengan gaya argumentatif dan narasi yang mendekati standar opini Harian Kompas. Penekanan utamanya adalah hubungan antara perubahan ekologis, kerentanan perempuan adat, potensi pengetahuan lokal, pendekatan GEDSI-ABCD, dan kebutuhan kebijakan daerah.