JAMBI — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menghentikan penggunaan akun media sosial posko KKN yang mengatasnamakan kampus. Kebijakan diambil untuk menjaga penyalahgunaan akun media sosial yang mengatasnamakan kampus.

Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan daring yang digelar oleh pada Minggu (9/8/2026) pukul 15.00 WIB melalui Zoom. Pertemuan diikuti seluruh ketua posko KKN Reguler Tahap I dan Tahap II Angkatan 53 Tahun 2026.

Pertemuan tersebut digelar secara khusus untuk merespons sejumlah akun media sosial yang menggunakan nama KKN UIN STS Jambi.

Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Mukhlis mengatakan, dinamika media sosial membuat sebuah kesalahan individu dapat dengan cepat menjadi sorotan publik dan berpotensi menutupi berbagai kegiatan positif yang telah dilakukan mahasiswa di lapangan.

“Ritme media sosial itu sangat tertarik sama kesalahan satu orang atau oknum, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan KKN yang sudah bagus berjalan di lapangan,” ujar Mukhlis dalam pengarahan tersebut.

Menurut Dr. Muhklis, kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan LPPM untuk mengevaluasi akun media sosial kegiatan KKN. Pelaporan mingguan yang sebelumnya dilakukan melalui video selanjutnya dilaporkan dengan berita kegiatan unggulan di media online.

Sebagai gantinya, kegiatan KKN akan dilaporkan dalam bentuk berita yang terlebih dahulu melalui proses seleksi dan penyuntingan oleh tim editor LPPM. Berita yang dinilai layak akan diterbitkan melalui laman resmi LPPM UIN STS Jambi.

“Menimbang dan mengingat lebih banyak mudaratnya, maka lebih baik ditiadakan,” kata Mukhlis.

LPPM menginstruksikan seluruh posko KKN Reguler 2026 untuk non aktifkan akun Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya yang mengatasnamakan Posko KKN UIN STS Jambi Tahap I dan Tahap II Angkatan 53.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas kanal komunikasi resmi sekaligus mencegah munculnya penyalahgunaan akun media sosial yang mengatasnamakan kampus.

Ketua LPPM Fridiyanto, menegaskan bahwa setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater, baik ketika berada di lingkungan kampus maupun saat menjalankan pengabdian di tengah masyarakat.

“Karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujar Fridiyanto.

Ia mengingatkan, kewajiban menjaga nama baik institusi sebenarnya telah disampaikan sejak rangkaian pembekalan KKN, termasuk saat diklat, pelepasan peserta, dan berbagai forum persiapan lainnya.

Ketua LPPM mengingatkan mahasiswa KKN tidak hanya membawa identitas pribadi ketika berada di tengah masyarakat. Mereka juga membawa almamater UIN STS Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi keislaman.

“Kita adalah institusi pendidikan Islam, yang mana Islam merupakan wajah kampus kita. Harus bijak dalam bermedia sosial,” katanya.

Korpus PkM, Dr. Muhklis menegaskan apabila ditemukan pelanggaran terhadap kode etik, mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Petunjuk Teknis KKN Reguler Angkatan 53 Tahun 2026.

Kepada peserta KKN Reguler Tahap II yang masih berada di lapangan, Korpus berulangkali mengingatkan agar peserta KKN menggunakan media sosial secara bijak dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk memperhatikan keselamatan selama menjalankan aktivitas KKN, termasuk berhati-hati ketika berkendara.

Pertemuan yang berlangsung satu jam itu kemudian ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa selama pelaksanaan KKN Reguler 2026 Angkatan 53, mahasiswa tidak lagi menggunakan akun media sosial yang mengatasnamakan institusi. LPPM mengarahkan publikasi kegiatan KKN melalui mekanisme editorial resmi di LPPM. Langkah itu diharapkan tidak hanya menjaga reputasi institusi, tetapi juga memastikan setiap informasi mengenai pengabdian mahasiswa kepada masyarakat disampaikan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.