JAKARTA — Penguatan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Program Bantuan Litapdimas dan Hilirisasi Kemitraan yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Litapdimas, Rabu–Jumat (8–10 Juli 2026), di Grand Orchardz, Jakarta. Forum yang dihadiri pimpinan dan admin LPPM dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) itu diarahkan untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan strategis, sekaligus memperkuat dampak penelitian bagi masyarakat.
Kepala Subdirektorat Litapdimas, Dr. Nur Kafid, menegaskan rapat koordinasi nasional tersebut menjadi ruang bersama untuk melakukan brainstorming terhadap berbagai isu yang dihadapi LPPM di seluruh Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah mekanisme perizinan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar negeri.
Selain itu, forum juga diarahkan untuk menyelesaikan penyusunan draf ethical clearance sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola penelitian yang semakin akuntabel dan sesuai dengan standar etika akademik.
Menurut Nur Kafid, evaluasi terhadap pelaksanaan program Litapdimas pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Ia menilai hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai laporan akademik, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah tugas kita bersama agar mengarahkan riset memiliki dampak sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Ia berharap Rakor LPPM PTKIN se-Indonesia kali ini mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menjawab tuntutan berbagai pihak agar penelitian yang didanai negara memiliki hilirisasi dan dampak sosial yang lebih luas.
Sementara itu, Presiden Forum LPPM PTKIN, Prof. Dr. Ngainun Naim, mengatakan pertemuan nasional tersebut memiliki nilai strategis sebagai wadah penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi LPPM di lingkungan PTKIN.
Menurutnya, rakor tidak hanya mempertemukan para pimpinan LPPM, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman bagi administrator Litapdimas yang selama ini memegang peran penting dalam pengelolaan, verifikasi, hingga pemeriksaan administrasi penelitian.
“Para admin LPPM adalah petugas yang nanti akan berperan penting sampai ke pemeriksaan, sehingga perlu saling berbagi best practice maupun berbagai kasus yang dihadapi di lingkungan LPPM,” kata Ngainun Naim.
Dalam kesempatan tersebut, Ngainun Naim juga menyampaikan bahwa masa kepengurusan Forum LPPM PTKIN yang dipimpinnya telah berakhir. Ia berharap rapat koordinasi nasional kali ini dapat melahirkan kepengurusan baru yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Subdirektorat Litapdimas.
“Pengurusan Forum LPPM yang baru nantinya diharapkan menghadirkan penyegaran dan semangat baru,” ujarnya.
Pada rapat koordinasi nasional tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengirimkan delegasi yang terdiri atas Ketua LPPM dan Koordinator Pusat Penelitian. Keikutsertaan delegasi ini menjadi bagian dari komitmen UIN Jambi untuk memperkuat tata kelola penelitian, meningkatkan mutu layanan Litapdimas, serta memperluas hilirisasi hasil riset agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
