MUARO JAMBI – Langkah progresif diambil oleh Pusat Gender Anak dan Disabilitas (PGAD) LPPM UIN STS Jambi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Muaro Jambi. Kedua lembaga rencana strategis untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia (RBI). RBI adalah program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dicanangkan tahun 2025. Adapun fokus kegiatan adalah pada pendampingan desa/kelurahan yang ramah perempuan dan anak yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat local yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2025 lalu. Kegiatan ini diawali dengan pembahasan draft perjanjian Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lantai 6 Gedung Rektorat UIN STS Jambi.  

Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak akan saling mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. PGAD LP2M akan mengambil peran dengan menyediakan tenaga ahli di bidang gender dan anak, memberikan edukasi, serta menerjunkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) sebagai pendamping langsung di lapangan. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Sosial berkomitmen penuh untuk menyiapkan lokasi percontohan (pilot project) serta fasilitas pendukung seperti posko dan networking.

Koordinator Pusat Gender, Anak dan Disabilitas UIN Jambi, Nisaul Fadillah menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata perguruan tinggi dalam mewujudkan kampus berdampak.

“Program seperti ini juga sudah berjalan lewat PKS dengan beberapa kabupaten/kota. Kampus memiliki program Kukerta yang rutin,  dan ini strategis untuk mendukung program ini. Khusus di Muaro Jambi banyak kegiatan PGAD sudah berjalan di desa-desa di Muaro Jambi, terutama lingkar kampus UIN Jambi, hanya saja belum dituangkan secara formal dalam PKS”

Target Implementasi dan Harapan

Draf PKS ini diperkirakan akan ditandatangani pada akhir bulan Juli 2026 ini setelah melalui pembahasan bersama tersebut. Setelah proses administratif selesai, kedua pihak menargetkan implementasi penuh program RBI dapat berjalan pada tahun 2025 atau 2026 mendatang.

Alasan utama di balik urgensi kerja sama ini adalah untuk menjawab tantangan pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas di tingkat akar rumput. Sinergi antara akademisi dan birokrasi ini diharapkan mampu melahirkan lingkungan desa yang tidak hanya aman, tetapi juga tanggap dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan warga lokal secara berkelanjutan.