Suasana hangat terasa di teras GCR UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Selasa (1/10). Puluhan mahasiswa, dosen, dan peneliti berkumpul mengikuti diskusi buku Dari Netral-Pasif ke Netral-Aktif: Diskursus Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia. Buku ini merupakan karya Agus Salim, dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang juga Chevening fellow di Oxford Centre for Islamic Studies ini menjadi bahan perbincangan mendalam pagi itu.

Acara juga dihadiri oleh Bambang Husni Nugroho sebagai pembahas. Dia memberikan pujian, kritik, sorotan, dan catatan reflektif atas gagasan Agus Salim, terutama soal posisi Islam dalam politik luar negeri Indonesia yang terus mengalami perubahan hingga kini.

Agus Salim menjelaskan bahwa buku ini lahir dari kegelisahan intelektualnya melihat bagaimana Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI seringkali berhadapan dengan dilema identitas: di satu sisi, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar; di sisi lain, konstitusi dan konsensus kebangsaan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang netral dari agama tertentu. “Buku ini ingin menelusuri jejak argumentasi Kemenlu dalam mengartikulasikan Islam sebagai identitas internasional Indonesia. Apakah itu bentuk penyimpangan dari prinsip netralitas, atau justru reinterpretasi yang sah?” ujar Agus.

Buku yang diterbitkan Sutha Press (2025) ini terbagi dalam lima bab. Pada masa sebelum Reformasi, pemerintah menganut netralitas pasif: Islam hampir tidak pernah muncul dalam retorika diplomasi. Soekarno lebih menekankan identitas Indonesia sebagai negara dunia ketiga, sementara Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan. Pasca-Reformasi, terjadi pergeseran ke netralitas aktif. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (2001–2009), dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono, mempromosikan Indonesia sebagai negara Muslim moderat.

Konsep Islam wasathiyah dipakai sebagai wajah diplomasi yang damai, toleran, dan selaras dengan norma global. Perubahan geopolitik setelah 9/11 serta keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam diplomasi publik memberi warna penting dalam transformasi ini.

Dalam bab penutup, Agus menegaskan bahwa netralitas Indonesia tidak lagi dipahami sebagai sikap diam, tetapi aktif mencari titik temu antara nilai agama, kebangsaan, dan norma internasional. Namun, ia juga mengajukan pertanyaan kritis: apakah Islam moderat hanya dijadikan instrumen politik luar negeri, atau sungguh-sungguh dimaknai sebagai nilai substantif yang memperkaya identitas Indonesia?

Bambang Husni Nugroho, dalam tanggapannya, menyoroti keberanian Agus Salim membedah isu yang selama ini “abu-abu” dalam diplomasi Indonesia. “Buku ini berhasil menunjukkan bahwa konstruksi identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari proses dialog, interaksi, dan framing oleh aktor-aktor negara,” ujarnya. Namun, Bambang juga mengingatkan adanya risiko eksklusivitas. “Kalau Indonesia terlalu menekankan Islam, Bagaimana membantah tudingan favoritisme suatu agama yang rentan menimbulkan bias?” Bambang juga menyebut bahwa keterlibatan elite NU dan Muhammadiyah sebagai pihak yang turut mempengaruhi perubahan dalam politik luar negeri Indonesia, membuat agak sulit untuk menyebut bahwa pandangan mereka telah mewakili umat Islam Indonesia.

Diskusi di Teras GCR sore itu bukan hanya membedah isi buku, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi peserta. Mahasiswa menanyakan dampak proyeksi Islam moderat bagi hubungan Indonesia dengan dunia Barat, sementara dosen menekankan pentingnya membumikan kajian ini dalam konteks penguatan identitas kebangsaan. Dengan panjang 131 halaman, buku Dari Netral-Pasif ke Netral-Aktif memang tidak tebal.

Tetapi gagasan yang ditawarkan cukup provokatif: bahwa diplomasi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tarik-menarik antara Islam, Pancasila, dan dinamika global. Acara ditutup dengan ajakan untuk terus mengembangkan tradisi akademik kritis di kampus. “Buku hanyalah pintu masuk,” kata Agus Salim. “Yang lebih penting adalah diskusi berkelanjutan tentang siapa kita sebagai bangsa, dan bagaimana kita menampilkan wajah Indonesia di dunia internasional.”

Editor: Doni