Cirebon – Beragam isu strategis yang berkaitan dengan penguatan ekosistem riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri muncul dalam Sharing Session Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PTKIN yang digelar di sela Konsolidasi Nasional Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) PTKI di UIN Siber Syekh Nur Jati Cirebon.

Forum yang dipandu Presiden Forum LPPM PTKIN, Prof. Dr. H. Ngainun Naim, tersebut menghadirkan Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama, Dr. Nur Kafid. Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat sejumlah agenda strategis, mulai dari ethical clearance, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional, perlindungan paten bagi hasil riset dosen, hingga tata kelola jurnal ilmiah.

Salah satu isu yang memperoleh perhatian besar adalah penerapan ethical clearance dalam penelitian. Dr. Nur Kafid menjelaskan bahwa ke depan ethical clearance akan menjadi bagian penting dalam petunjuk teknis penyusunan proposal penelitian Litapdimas.

Secara akademik, ethical clearance merupakan proses penilaian etik oleh komite independen untuk memastikan penelitian memenuhi prinsip penghormatan terhadap hak partisipan, memberikan manfaat, meminimalkan risiko, serta menjamin keadilan. Penerapan mekanisme ini dipandang penting karena mampu meningkatkan kualitas metodologi penelitian sekaligus memperkuat kredibilitas hasil riset, terutama yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Selain menjadi standar dalam publikasi ilmiah bereputasi, persetujuan etik juga menjadi indikator tata kelola penelitian yang akuntabel.

Forum Ketua LPPM juga membahas pentingnya perlindungan paten bagi invensi yang dihasilkan sivitas akademika PTKI. Perlindungan paten dinilai sebagai instrumen untuk menjaga hak kekayaan intelektual peneliti sekaligus membuka peluang hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industri. Dengan adanya paten, inovasi yang lahir dari perguruan tinggi tidak hanya berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Pembahasan lain yang mengemuka adalah penyelenggaraan KKN Internasional. Sejumlah Ketua LPPM menilai prosedur perizinan ke luar negeri masih menjadi kendala yang menghambat pengembangan program KKN Internasional.

Ketua LPPM UIN Siber Syekh Nur Jati Cirebon menyampaikan bahwa proses pengurusan izin ke luar negeri untuk pelaksanaan KKN Internasional masih cukup rumit. Padahal, menurutnya, program tersebut memberikan manfaat yang besar, baik dalam memperluas jejaring kerja sama internasional maupun sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan akreditasi perguruan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Litapdimas, Dr. Nur Kafid mengakui bahwa pengembangan program pengabdian masyarakat di luar negeri selama ini belum berjalan optimal. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah belum kuatnya karakter atau keunggulan khas masing-masing PTKIN yang dapat ditawarkan kepada mitra internasional.

“Ke depan perlu dilakukan kanalisasi agar setiap PTKIN memiliki distingsi atau keunggulan yang jelas untuk dibawa dalam kerja sama internasional. Dengan demikian, pengabdian masyarakat di luar negeri memiliki nilai tambah dan relevansi yang lebih kuat,” ujarnya.

Selain penelitian dan pengabdian, tata kelola jurnal ilmiah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kasubdit Litapdimas, Dr. Nur Kafid menegaskan bahwa pengelolaan jurnal ilmiah membutuhkan dedikasi tinggi karena berkaitan langsung dengan mutu publikasi akademik dan reputasi perguruan tinggi.

Ia menilai pimpinan perguruan tinggi sudah semestinya memberikan apresiasi yang memadai kepada para pengelola jurnal. Menurutnya, peningkatan kualitas jurnal ilmiah tidak hanya bergantung pada editor, melainkan memerlukan dukungan kelembagaan, mulai dari kebijakan, pendanaan, penguatan sumber daya manusia, hingga sistem insentif yang berkelanjutan.

Diskusi yang berlangsung terbuka itu menjadi ruang konsolidasi bagi para Ketua LPPM PTKIN untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan arah penguatan kebijakan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai isu yang dibahas diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan Litapdimas sehingga mampu memperkuat daya saing riset PTKI, baik di tingkat nasional maupun internasional