Posisi dan kepentingan strategis Perguruan Tinggi Islam harus dikawal dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Bappenas.

“Para pemangku kepentingan di PTKIN perlu berhati-hati terhadap konsep perguruan tinggi yang diajukan oleh Bappenas dalam RPJMN,” demikian disampaikan oleh Bahrul Hayat,Ph.D, Kamis (20/06/2024), di Grand Orchardz Hotel. Warning tersebut disampaikan oleh Bahrul Hayat karena persoalan dikotomi keilmuan dan rumpun keilmuan telah berdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah terkait perguruan tinggi,”dalam perumusan Renstra di Bappenas, yang ada hanya narasi perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi Islam.”

Jika tidak ada narasi perguruan tinggi Islam dalam RPJMN maka akan banyak konsekuensi di masa mendatang, persoalan anggaran salah satunya.

Bahrul Hayat mencatat pentingnya pendefinisian ulang tentang PTKIN, misalnya selama ini perguruan tinggi Islam dihitung dengan sistem persentase prodi keislaman 60% dan prodi umum 40%. Menurut Bahrul Hayat pola ini tidak tepat dan relevan lagi, maka harus dirubah dengan ketentuan bahwa sebuah perguruan tinggi yang terkategori PTKIN misalnya harus memiliki berapa fakultas keislaman untuk dapat dikatakan sebagai perguruan tinggi Islam, cara ini lebih simpel dan adil, ujarnya.

Kata IPTEK dalam RPJMN Bappenas sangat bermasalah bagi PTKIN, “terutama terkait dengan persentase prodi sains,” ujarnya. Menurut Bahrul setiap kata yang termaktub dalam RPJMN Bappenas akan berdampak langsung pada perguruan tinggi Islam, terutama soal anggaran, oleh karena itu para pengelola perguruan tinggi Islam sangat berkepentingan untuk mengawal perumusan RPJMN terutama pada aspek perguruan tinggi.

Bahrul Hayat mengkritik konsep pembangunan perguruan tinggi (unggul) di Indonesia dengan minusnya perhatian terhadap pengembangan ilmu dasar. Bahrul memberi contoh di kampus luar negeri, seperti Harvard University, dan Chicago University menjadi perguruan tinggi unggul, karena di perguruan tinggi tersebut telah dikembangkan ilmu dasar yang kemudian menjadi landasan dan sebagai ruh ilmu-ilmu terapan,” Tidak ada universitas top yang tidak memiliki ilmu dasar !… Kita di Indonesia terlalu silau dengan sains dan teknologi.”

Bahrul Hayat mengatakan bahwa di setiap fakultas, sebelum didirikan prodi ilmu terapan, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu ilmu dasar, misalnya di Fakultas Sains dan Teknologi harus ada dulu Statistik, Ilmu Komputer, begitu juga di fakultas lainnya.

Terkait perumusan Renstra PTKIN, saat ini masih menunggu banyak tahap yang belum dilewati, salah satunya masih menunggu RPJMN dari presiden terpilih, sehingga dapat diturunkan ke Kementerian. Dalam perumusan Renstra PTKIN juga perlu melihat visi, misi dan program presiden terpilih yang disampaikan dalam janji-janji politik, terutama terkait isu pendidikan dan keagamaan.

Bahrul Hayat mengatakan, “Hal berat dalam merumuskan Renstra adalah rencana strategis bukanlah perencanaan yang hanya biasa-biasa saja. Renstra harus dapat meningkatkan kinerja Kementerian Agama dan kampus PTKIN.”

Ketika merumuskan Renstra PTKIN maka hal-hal strategis harus dimasukkan dan penting dilakukan. Dalam perumusan Renstra harus memiliki “vision”, perumus memiliki daya lihat minimal lima tahun ke depan. Pimpinan Kemenag dan PTKIN sebagai pemilik otoritas harus visioner membaca pengembangan perguruan tinggi Islam ke depan.

Bahrul Hayat, Ph.D adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama periode 2006-2014. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia mendapatkan gelar Ph.D. dari University of Chicago, dengan spesialisasi psikometri dan analisis statistik. Gelar MA-nya diperoleh dari Universitas Pittsburgh.

Dalam rapat koordinasi nasional ini, pengelola PTKIN se-Indonesia dipinta untuk berkontribusi dalam perumusan RPJMN Bapenas, terutama dalam memasukkan isu strategis dan kepentingan perguruan tinggi Islam agar tidak terluput dalam perencanaan pembangunan nasional.

Admin LPPM